PEMANFAATAN APLIKASI SIG BERBASIS WEB UNTUK PENATAAN SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA. Surya Herjuna¹, Dimar Wahyu Anggara¹ dan Bayu Raharja¹. ¹Sub Direktorat Perencanaan Wilayah dan Informasi ...
IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (" PP 23/2010 "), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan …
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara serta perubahannya (PP Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Minerba), IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang …
Lebih lanjut, Industri Pertambangan Batubara yang diharuskan memenuhi ketentuan PP Nomor 15 Tahun 2022 adalah setiap industri pemegang izin di bidang Usaha Pertambangan berupa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban PPh berdasarkan PKP2B …
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan …
Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menetapkan persyaratan dan ketentuan lain yang wajib dipenuhi oleh pemegang IUP mineral logam …
Untuk dapat mengantongi SIPB, pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial sesuai ketentuan Pasal 131 PP 96/2021). …
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15.K/HK.02/MEM.B/2022. TANGGAL : 21 Januari 2022 TENTANG TATA CARA PEMROSESAN PENERBITAN DAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN. PERSYARATAN ADMINISTRATIF, PERSYARATAN DAN …
F. Kuasa Pertambangan (KP) Istilah Kuasa Pertambangan atau KP tidak diatur lagi di dalam UU 4/2009. Istilah KP ini tertuang di dalam Pasal 2 huruf I UU 11/1967 yang menyebutkan bahwa kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Di dalam Ketentuan …
Penelitian ini berjudul Pergeseran Kuasa Pertambangan ke Perizinan (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor ...
Perizinan pertambangan minerba tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba). Dalam ayat (1) tersebut ditegaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan …
Dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Pertambangan dan Energi No. 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, kontrak karya diartikan sebagai perjanjian antara pemerintah …
UU No.3/2020, Perubahan UU No.4/2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; PP No.96/2021, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba; PP No.5/2021, Tentang Pengaturan Perizinan Berbasis Resiko; Permen ESDM No.7/2020, Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada …
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; b. bahwa. ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. …
Perizinan pertambangan yang dikelola pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat birokrasi sehingga pengusaha dapat segera memaksimalkan produksi batubara demi menunjang kegiatan perekonomian.
pt. panji adalah pihak ke 3 (tiga) yang bergerak dalam bidang usaha jasa konsultansi perizinan pertambangan minerba dan/atau pengurusan perizinan pertambangan minerba (mineral dan batubara) dan/atau mendampingi dan/atau mewakili dan/atau kuasa hukum pihak perusahaan pertambangan minerba untuk mendapatkan …
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan …
2. Pertambangan Ilegal Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.6 Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilaku-kan oleh perseorangan, se-5 Shant Dellyana, 2004, Konsep …
Semua penjual batubara dalam setiap skala pada intinya wajib memenuhi ketentuan di atas. Selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan KBLI 46610 terdapat kewajiban perizinan berusaha lainnya yang harus dipenuhi perusahaan sebagai berikut: Menyampaikan salinan perjanjian/kontrak dengan …
IPR diatur dalam Pasal 66 Revisi UU Minerba. IPR adalah sebuah kuasa pertambangan yang diberikan pemerintah kepada Rakyat setempat agar melakukan sejumlah usaha …
Payung hukum reformasi perizinan tambang tertuang dalam Undang Undang 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dari penerbitan kedua aturan tersebut lahir berbagai regulasi turunannya. Selain itu, presiden Joko Widodo juga mengumumkan pencabutan sebanyak 2.078 Izin Usaha …
Dan pasal 75 ayat (2) huruf (a) menyebutkan "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan". Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 77 ayat 1 dan ayat 4 UU tersebut, menyebutkan; "ayat (1). Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya ...
FOTO: IST. Pajak, Jakarta – Pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai perlakuan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batu bara. Regulasi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan …
ABSTRAK: Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu …
Kehadiran UU 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan UU No 30 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) membawa perubahan perizinan usaha pada sektor pertambangan. Salah satunya adalah perubahan mekanisme perizinan usaha tambang yang saat ini dilakukan satu pintu melalui sistem Online …
Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana implementasi kewenangan perizinan usaha pertambangan berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, syarat pengelolaan mineral dan …
baca iujp – izin usaha jasa pertambangan. baca izin usaha pertambangan – minerba. wiup-iup eksplorasi-iup op mineral bukan logam-mineral logam jenis tertentu dan batuan dengan cara upload di aplikasi perizinan usaha dan operasional minerba-proses evaluasi 11 hari kerja & proses pengesahan 3 hari kerja.
Kuasa pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Per- aturan Pemerintah Nomor 32 T ahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 T ahun 1967 (PP 32/1969) terdiri atas
Contribute to luoruoping/id development by creating an account on GitHub.
a. Pertambangan Mineral logam atau Batubara; dan b. berada dalam WIUP Mineral logam atau Batubara. 4. Persyaratan Umum Usaha a. Mendapatkan WIUP melalui mekanisme …
Surat itu berjudul Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksananaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Surat edaran itu menegaskan, KP tetap berlaku sampai waktu berakhirnya. Namun, tetap harus disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) paling lambat 1 tahun …
Batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi Indonesia. Batubara digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, industri, dan transportasi. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan batubara harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam …
permohonan, evaluasi, serta penerbitan perizinan DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan …
Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW 99 STP057.A/Sultra) 2. Keputusan PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA No. 05/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Penjabat Bupati Konawe Utara dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PT. ANEKA TAMBANG (Persero), Tbk di …
2.2. Bentuk Pengusahaan Pertambangan Batubara Konsep kegiatan pengusahaan pertambangan batubara sesuai UU No. 11 Tahun 1967 pada dasarnya -2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Kuasa Pertambangan (seluruh mineral & batubara) IUP Mineral Non Logam & Batuan IUP Batubara (termasuk PKP2B, IPR, IUPK) IUP Mineral Logam